Dewan Karangasem Soroti Anggaran BPJS

Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menjalin kerja sama yang baik dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung. Kerja sama tersebut telah menghasilkan pencapaian berupa Universal Health Coverage program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pada tanggal 12 Februari 2019 bertempat di wantilan Pemkab Karangesem telah dilakukan deklarasi UHC sekaligus penandatanganan sebagai suatu komitmen bersama diantara Pemkab Karangasem dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung.

Dengan adanya wabah COVID – 19 mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 telah mengakibatkan berbagai sektor yang menjadi tulang punggung pendapatan kabupaten Karangasem menjadi menurun, sehingga berakibat pula kepada tersendatnya kewajiban pemerintah terhadap pihak pihak yang telah melaukan kerja sama selama ini termasuk BPJS.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja antara Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karangasem dengan BPJS serta ekesekutif pada tanggal 05 Juli 2021.

Dalam kesempatan tersebut anggota DPR D kabupaten Karangsem Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sidemen I Wayan Sumatra, ST menyoroti tentang, pendapatan daerah untuk membayar iuran BPJS, pelayanan BPJS selama ini dan data penduduk kabupaten.

“Mengingat Dalam Situasi Pandemi Saat ini Ibu (BPJS) harus disadari, bahwa kantong-kantong  APBD kita yang sumber - sumbernya dari sektor jasa telah banyak kehilangan pendapatan. Atas dasar itulah barangkali ada pengertian dari BPJS dengan kondisi fiskal kabupaten” Ujar Sumatra.

Dalam bidang pelayanan Sumatra menyampaian ucapan terima kasih karena sekarang cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan tanpa harus kartu fisik masyarakat sudah dapat dilayani oleh BPJS sebagai salah satu konsekuensi  Universal Health Coverage yang dicapai dengan berdasarkan undang - undang, namun hal tersebut harusnya telah dilakukan pada tahun 2019 sehingga tidak terjadi kerugian yang besar terhadap pemerintah selama periode sebelumnya.

Efektifitas anggaran daerah di masa pandemi COVID – 19 untuk BPJS tidak luput menjadi sorotan oleh I Wayan Sumatra. “Apalagi kita membayar dalam situasi fiskal sekarang yaitu 99% dari 518.000 orang hampir 100 %, efektifitas anggaran harus kita pertimbangkan karena saat ini kita lagi miskin” ungkap Sumatra.

Data kependudukan sebagai sumber pembayaran UHC menjadi perhatian serius I Wayan Sumatra, menurutnya tahun 2020 terakhir data penduduk sebanyak 519.000 orang dan sekarang berdasarkan RPJM yang telah disusun adalah sebanyak 492.402 orang yang terdiri dari 249.495 orang laki - laki, serta 242.907 orang perempuan dan ini merupakan data riil. Hal ini adalah bentuk komitmen Bupati Baru Kabupaten Karangsem I Gede Dana yang bekerja berdasarkan data Riil.

Dengan adanya penurunan data penduduk ini maka akan berimbas pada anggaran yang difokuskan tehadap pembayaran UHC.  Rekomendasi yang disampaikan oleh I Wayan Sumatra adalah tentang kevalidan data penduduk penerima UHC, sehingga anggaran yang dimiliki oleh pemerintah yang sedikit dapat digunakan tepat sasaran.