Pokok Pikiran DPRD Jangan Memaksakan PAD

Dalam mengelola suatu daerah otonom, pemerintahnya harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan APBD ini. Mengingat pada saat sekarang, dunia masih dilanda pandemi Covid – 19, tentunya harus juga dipertimbangkangkan oleh pemerintah. Demikian pula dengan pemerintah daerah kabupaten karangasem. Komponen dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Rencana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem untuk tahun 2022 dibahas dalam rapat gabungan komisi DPR D kabupaten Karangasem bersama dengan pihak eksekutif yang diwakili oleh Sekretaris Daerah yaitu I Ketut Sedana Merta pada Selasa 16 Nopember 2021.

Terjadi perdebatan tentang keterwakilan bupati oleh Sekertaris Daerah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem. Bebarapa fraksi mempertanyakan legalitas sekda dalam pembahasan tersebut. Namun I Wayan Sumatra dari fraksi PDI Perjuangan menyatakan kehadiran Sekda dalam pembahasan tersebut adalah legal, karena tertuang dalam tatib.

Pembahasan dalam rapat gabungan tersebut berfokus pada peningkatan  PAD pada tahun 2022. Sebagai mana diketahui bahwa kabupaten Karangsem menggantungkan PAD nya kepada galian C.  Sekda Karangasem memaparkan besaran PAD yang direncanakan pada tahun 2022 senilai 265 Milyar. Dalam berdebatan PAD ini, bebarapa anggota dewan mengharapkan agar angka tersebut bisa ditingkatkan sehingga Pokok Pikiran anggota dalam reses dewan dapat diakomodir.

Lain halnya dengan I Wayan Sumatra, anggota Dewan Perkwakilan Rakyat Daerah Karangasem tiga periode dari PDI Perjuangan ini justru berbeda pandangan dengan koleganya. Ia berpendapat bahwa di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi Covid – 19 serta pertumbuhan ekonomi terkontraksi atau negatif dan daya beli masyararakat yang rendah adalah sangat berbahaya jika memasang pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang terlalu tinggi hanya dengan asumsi tanpa  berdasarkan data pencapaian periode sebelumnya, atau dengan kajian. Jika hal ini tidak tercapai maka akan berimbas pada keberlangsungan pembangunan secara luas, tandasnya.

Pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar 265 Milyar sudah tinggi dan akan menuntut kerja keras pihak eksekutif untuk mencapainya, sehingga tidak perlu dipaksakan lagi. Pemerintah saat ini harus fokus pada hal – hal wajib untuk kepentingan yang lebih luas , Sumatra Menambahkan.

Anggota Dewan asal sidemen ini juga mengingatkan bahwa jangan terlalu mengeksploitasi alam hanya untuk kepentingan sesaat kita.